Contoh Kasus Pelanggaran IT

1.      Komtentari Layanan Salon Buruk di Medsos, Suami Istri di Bui

Sepasang suami istri di Kota Jambi berinisial NP dan istrinya MC harus mendekam di dalam bui. Pasangan itu ditangkap karena diduga telah menghina seseorang di media sosial karena tidak puas dengan layanan salon. 

Menurut polisi, pasutri asal Kelurahan Tanjung Pinang, Kota Jambi itu dilaporkan oleh temannya sendiri karena memberikan komentar buruk pada akun media sosial milik pelapor berinisial YS. Pasangan itu diamankan aparat Polsekta Pasar, Kota Jambi, usai memberi kesaksian di Pengadilan Negeri (PN) Jambi dalam kasus penganiayaan.

"Pelapor memiliki usaha salon dan terlapor mengomentari usahanya di Facebook dengan menjelekkan salon tersebut agar konsumen tidak datang ke salon pelapor," ujar Kanit Reskrim Polsek Pasar Iptu Dimas Arki, Jumat 26 Februari 2016. 

Dimas menjelaskan kasus penghinaan itu terjadi pada 2015 lalu. Namun, kepolisian baru mengamankan kedua terlapor pada Kamis, 25 Februari 2016, setelah mengumpulkan sejumlah bukti.

"Bukti kita sudah lengkap. Handphone tersangka sudah kita sita dan kita koordinasi dengan Dinas Kominfo Jakarta. Selain itu, ada beberapa saksi ahli juga sudah kita datangi," tutur Dimas. 

Dari hasil pemeriksaan, polisi menemukan lima komentar yang dituding menjelek-jelekkan usaha salon yang dipromosikan korban di akun Facebook miliknya. Sayang saat dikonfirmasi, baik NP maupun istrinya MC enggan berkomentar.

Akibat ulahnya sembarangan berkomentar di media sosial, pasangan tersebut dijerat dengan Pasal 27 ayat (3) UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE). Keduanya diancam dengan hukuman 6 tahun penjara atau denda Rp 1 milyar.

2.      Sebar Teror Bom di Medsos, Pelajar SMA Dijerat UU ITE

Seorang pelajar SMA di Banjarmasin diduga menyebarkan teror bom melalui media sosial (medsos) yang dimilikinya. Atas ulahnya itu, polisi menjerat FS (15) dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Kasatreskrim Polresta Banjarmasin Kompol Wildan Alberd menyatakan, FS merupakan warga Sultan Adam, Banjarmasin Utara, yang ditangkap pada Jumat, 19 Februari 2016, sekitar pukul 13.30 Wita, usai salat Jumat. Ia tidak ditahan dan hanya dikenai wajib lapor karena masih di bawah umur.
Wildan menerangkan, syarat anak di bawah umur untuk ditahan ancaman hukumannya harus di atas 7 tahun. 

"Pelaku tidak kami tahan namun proses hukum tetap berjalan dan dikenakan sanksi UU ITE pasal 45 jo 27 ayat 4 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE ancaman hukuman 6 tahun," kata Wildan, seperti dikutip dari Antara, Senin (22/2/2016).
FS sempat menginap di kantor polisi dan dipulangkan pada Sabtu pagi, 20 Februari 2016, sekitar pukul 11.00 Wita. Meski begitu, pelajar kelas 1 SMA itu dikenai wajib lapor setiap Senin dan Kamis. Polisi juga terus mengawasi dan memantau FS.

"Wajib lapor itu salah satu bentuk pengawasan kami dan selain itu, proses hukum terhadap FS terus dilanjutkan," kata Wildan.

3.      Publikasikan Penerimaan CPNS Palsu, 17 Website Dipolisikan

Sebanyak 17 website dilaporkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) ke Bareskrim Polri lantaran memuat penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) palsu. Padahal, Kemenpan RB belum membuka secara resmi penerimaan CPNS yang baru untuk tahun ini.

Kepala Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Kemenpan Herman Setyawan mengatakan, penayangan pembukaan lowongan CPNS itu merugikan pihaknya. Terutama diindikasikan melanggar Undang-undang tentang Informasi Transaksi Elektronik.

"Karena merugikan kami dan potensial merugikan masyarakat karena terindikasi diduga melanggar undang-undang tentang ITE serta KUHP," kata Herman di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (9/2/2016).

Berdasarkan laporan polisi nomor LP/I39/II/2016/Bareskrim, Kemenpan RB melaporkan 17 website tersebut. Selain mempublikasikan berita bohong, di dalam 17 website tersebut juga dimintai pendaftaran untuk masuk CPNS sebesar Rp 50 juta sampai Rp 150 juta.

"Di Jabar terakhir korbannya 1.003 dan sudah ditangani Polda Jabar. Kami fokus laporkan 17 website yang unggah informasi bohong dan menyesatkan. Kolerasi dengan penipuan nantinya tugas penegak hukum," ucap Herman.

Adapun website yang menyebarluaskan berita palsu tentang perekrutan CPNS antara lain adalah cpns2016.com, cpns.info, lowongankerja15.com, infocpns2016.com, pendaftarancpns.com dan beberapa website lainnya.

"Kalau pun sudah buka pendaftaran, website resminya di menpan.go.id dan bkn.go.id, sampai saat ini belum buka. Nanti akan kita sampaikan kalau sudah buka," beber Herman.

Terkait penipuan itu, 17 website tersebut dilaporkan atas dugaan menyebarkan informasi yang menyesatkan seperti dalam Pasal 28 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (2) dan atau Pasal 35 jo Pasal 22 UU tentang ITE dan Pasal 378 KUHP.

4.      Kritik Rektor, Mahasiswa Ini Kena Droup Out dan Terancam UU ITE

Seorang mahasiswa Universitas Negeri Jakarta (UNJ) diganjar drop out karena dirinya antara lain dianggap telah melakukan tindakan yang tergolong sebagai perbuatan kejahatan berbasis teknologi. Mahasiswa tersebut diketahui bernama Ronny Setiawan, yang merupakan ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNJ.

Surat keputusan rektor UNJ dengan nomor 01/SP/2016 memutuskan bahwa Ronny diberhentikan sebagai mahasiswa UNJ. Adapun salah satu pertimbangan yang ada di surat tersebut menyebutkan bahwa Ronny dianggap telah melakukan perbuatan kejahatan berbasis teknologi, pencemaran nama baik, dan tindakan penghasutan yang dapat mengganggu ketentraman dan pelaksanaan program yang diselenggarakan UNJ, sehingga dapat diberikan sanksi kode etik mahasiswa.

Selain itu, Ronny juga dianggap telah menyampaikan surat kepada rektor UNJ yang bernada ancaman.

Kemudian, dalam surat itu tercantum bahwa keputusan tersebut diambil salah satunya mengingat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (UU ITE).

Kontan, di situs jejaring sosial Facebook dan Twitter kabar mengenai Ronny menyebar secara viral. Di Twitter, Ronny bahkan menuai banyak dukungan. Terpantau, pada pukul 22.59 WIB, Selasa (5/1/2016), tagar #SaveRonny menjadi puncak trending topic Indonesia hingga berita ini diturunkan.

Tak hanya itu, dukungan terhadap Ronny juga membanjir di Change.org. Di platform petisi online tersebut, petisi dengan judul "Cabut SK DO Rektor UNJ, Selamatkan Ronny Setiawan!" yang dibuat oleh Aliansi Mahasiswa UNJ Bersatu dalam waktu singkat mengantongi banyak dukungan.
Pada pukul 22.51 WIB, atau sekitar 37 menit setelah petisi itu dimuat, lebih dari 500 orang telah menandatanganinya. Kemudian, pada pukul 23.20 WIB pendukung petisi itu sudah mencapai 2.856 orang.

Berselang 12 menit kemudian, atau tepatnya pada pukul 23.32 WIB, petisi itu mengantongi dukungan dari 3.212 orang. Dan pada pukul 23.53, petisi tersebut ditandatangani oleh 5.710   orang.
(Why/Isk)

5.      Diduga sebar pornografi, Pemilik Akun @ypaonganan Seorang Dosen

Pemilik akun twitter @ypaonganan, Yulius Paonganan ditangkap jajaran Sub Direktorat Cyber Crime Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri. Dia diduga menyebarkan foto dan tulisan yang mengandung unsur pornografi di akun twitter-nya.

Yulius ternyata merupakan dosen di salah satu perguruan tinggi negeri di Bogor. Hal itu diungkapkan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigadir Jenderal Agus Rianto, di Mabes Polri, Kamis (17/12/2015).

"Sesuai data, yang bersangkutan adalah dosen," kata Agus.

Selain dosen, terang Agus, Yulius juga diketahui bekerja sebagai Pemimpin Redaksi sebuah majalah bulanan yang khusus membahas soal kemaritiman. Dia juga bergelar doktor di bidang kemaritiman.

"Yang bersangkutan juga mengaku sebagai Pimred di salah satu majalah," terang Agus.

Yulius ditangkap di kediamannya di kawasan Pejaten, Jakarta selatan, Kamis (17/12/2015) pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

Penyidik menjerat Yulius diduga melanggar Pasal 4 ayat 1 Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Dari informasi yang beredar, Yulius diduga mem-posting foto Presiden Jokowi dengan artis seksi Nikita Mirzani di akun twitter-nya. Di dalam foto tersebut, Yulius juga menuliskan tagar yang diduga mengandung unsur pornografi.

6.      Penipuan Loker pada Media Elektronik

Pada awal bulan Desember 2012 tersangka MUHAMMAD NURSIDI Alias CIDING Alias ANDY HERMANSYAH Alias FIRMANSYAH Bin MUHAMMAD NATSIR D melalui alamat website http://lowongan-kerja.tokobagus.com/hrd-rekrutmen/lowongan-kerja-adaro-indonesia4669270.html mengiklankan lowongan pekerjaan yang isinya akan menerima karyawan dalam sejumlah posisi termasuk HRGA (Human Resource-General Affairs) Foreman dengan menggunakan nama PT. ADARO INDONESIA.

Pada tanggal 22 Desember 2012 korban kemudian mengirim Surat Lamaran Kerja, Biodata Diri (CV) dan pas Foto Warna terbaru ke email hrd.adaro@gmail.com milik tersangka, setelah e-mail tersebut diterima oleh tersangka selanjutnya tersangka membalas e-mail tersebut dengan mengirimkan surat yang isinya panggilan seleksi rekruitmen karyawan yang seakan-akan benar jika surat panggilan tersebut berasal dari PT. ADARO INDONESIA, di dalam surat tersebut dicantumkan waktu tes, syarat-syarat yang harus dilaksanakan oleh korban, tahapan dan jadwal seleksi dan juga nama-nama peserta yang berhak untuk mengikuti tes wawancara PT. ADARO INDONESIA, selain itu untuk konfirmasi korban diarahkan untuk menghubungi nomor HP. 085331541444 via SMS untuk konfirmasi kehadiran dengan formatADARO#NAMA#KOTA#HADIR/TIDAK dan dalam surat tersebut juga dilampirkan nama Travel yakni OXI TOUR & TRAVEL untuk melakukan reservasi pemesanan tiket serta mobilisasi (penjemputan peserta di bandara menuju ke tempat pelaksanaan kegiatan) dengan penanggung jawab FIRMANSYAH, Contact Person 082 341 055 575.

Selanjutnya korban kemudian menghubungi nomor HP. 082 341 055 575 dan diangkat oleh tersangka yang mengaku Lk. FIRMANSYAH selaku karyawan OXI TOUR & TRAVEL yang mengurus masalah tiket maupun mobilisasi (penjemputan peserta di bandara menuju ke tempat pelaksanaan kegiatan) PT. ADARO INDONESIA telah bekerja sama dengan OXI TOUR & TRAVEL dalam hal transportasi terhadap peserta yang lulus seleksi penerimaan karyawan, korbanpun kemudian mengirimkan nama lengkap untuk pemesanan tiket dan alamat email untuk menerima lembar tiket melalui SMS ke nomor HP. 082 341 055 575 sesuai dengan yang diminta oleh tersangka, adapun alamat e-mail korban yakni lanarditenripakkua@gmail.com.

Setelah korban mengirim nama lengkap dan alamat email pribadi, korban kemudian mendapat balasan sms dari nomor yang sama yang berisi total biaya dan nomor rekening. Isi smsnya adalah “Total biaya pembayaran IDR 2.000.00,- Silakan transfer via BANK BNI no.rek:0272477663 a/n:MUHAMMAD FARID” selanjutnya korbanpun kemudian mentransfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembelian tiket, setelah mentransfer uang korban kembali menghubungi Lk. FIRMANSYAH untuk menanyakan kepastian pengiriman tiketnya, namun dijawab oleh tersangka jika kode aktivasi tiket harus Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Polisi, Endi Sutendi mengatakan bahwa dengan adanya kecurigaan setelah tahu jika aktivasinya dilakukan dengan menu transfer. Sehingga pada hari itu juga Minggu tanggal 23 Desember 2012 korban langsung melaporkan kejadian tersebut di SPKT Polda Sulsel. Dengan Laporan Polisi Nomor : LP / 625 / XII / 2012 / SPKT, Tanggal 23 Desember 2012, katanya.

Menurut Endi adapun Nomor HP. yang digunakan oleh tersangka adalah 082341055575 digunakan sebagai nomor Contact Person dan mengaku sebagai penanggung jawab OXI TOUR & TRAVEL, 085331541444 digunakan untuk SMS Konfirmasi bagi korban dan 02140826777 digunakan untuk mengaku sebagai telepon kantor jika korban meminta nomor kantor PT. ADARO INDONESIA ataupun OXI TOUR & TRAVEL, paparnya.

Sehingga Penyidik dari Polda Sulsel menetapkan tersangka yakni MUHAMMAD NURSIDI Alias CIDING Alias ANDY HERMANSYAH Alias FIRMANSYAH Bin MUHAMMAD NATSIR D, (29) warga Jl. Badak No. 3 A Pangkajene Kab. Sidrap. dan Korban SUNARDI H Bin HAWI,(28)warga Jl. Dg. Ramang Permata Sudiang Raya Blok K. 13 No. 7 Makassar. Dan menurut Endi pelaku dijerat hukuman Pasal 28 ayat (1) Jo. Pasal 45 ayat (2) UU RI No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik Subs. Pasal 378 KUHPidana.

Sumber:
http://www.liputan6.com/tag/uu-ite?page=1
https://www.academia.edu/5526302/Kumpulan_Kasus_Cyber_Crime_di_Indonesia